Bahaya PLTA Tampur

Di Aceh terdapat sekitar 1,3 juta rumah tangga, dengan total penduduk sekitar 5,3 juta jiwa.
Kebutuhan puncak daya listrik di Aceh adalah sekitar 450 MW dan seiring waktu akan terus meningkat. Sumber utama listrik Aceh ditransmisi dari Medan, ditambah listrik dari PLTU di Nagan Raya (batu bara dikirim dari Sumbar dan Kalimantan) dan PLTMG di Lhokseumawe (gas alam dikirim dari Blok Tangguh, Papua), serta sejumlah genset-genset kecil/menengah yang tersebar berbahan bakar minyak solar. Aceh sama sekali belum mandiri secara kelistrikan.

Aceh sebenarnya memiliki banyak sumber energi yang bisa diubah menjadi listrik, seperti sumber migas, batubara, serta sumber-sumber energi terbarukan seperti sumber air, matahari, panas bumi, kincir angin, biomassa, biogas, dan lain-lain. Namun sayangnya belum diberdayakan dengan optimal.

Melihat potensi pasar yang besar dan peluang bisnis ini, menarik hati PT Kamirzu, sebuah perusahaan investasi asal Hongkong, Cina. Mereka bermaksud mendirikan pembangkit listrik dan kemudian menjualnya kepada rakyat Aceh. Sebuah niat yang baik, karena akan sama-sama menguntungkan.
Berdasarkan data potensi sumber listrik yang ada di Aceh, maka PT. Kamirzu akhirnya memilih potensi Sungai Tampur, sebuah sungai utama di Aceh yang melintasi kawasan Gayo Lues, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang.
Potensi listrik dari sungai Tampur ini sangat besar, mencapai 470 MW, cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan Aceh, bahkan bisa dijual ke Medan di masa-masa tertentu.
Namun sayang, titik lokasi rencana pembangkit listrik yang dipilih oleh PT Kamirzu ini ternyata sangat membahayakan. Yaitu mereka ingin membuat PLTA di hulu Sungai Tampur. Rencananya akan dibangun dua PLTA secara berurutan (cascade), yaitu PLTA Tampur-I, dan PLTA Tampur-II di bawahnya.
PLTA Tampur-I direncanakan berkapasitas 443 MW, dan listriknya akan ditransmisikan Gardu Induk (GI) di Langsa, kemudian dikirim ke seluruh Aceh dan Medan.

Untuk membendung air, akan dibangun waduk dan bendungan raksasa di kawasan Pining, Gayo Lues.
Bendungan yang akan dibangun bukan seperti bendungan irigasi biasa, tapi bendungan setinggi 193 meter. Lahan yang akan digenangi air mencapai 4090 hektar, termasuk didalamnya kawasan hutan lindung (1226,83 hektar), hutan produksi (2565,44 hektar), dan APL (297,73 hektar).
Sebuah desa disitu, yaitu Kampung Lesten akan tergenang air, penduduknya akan diungsikan.
Kawasan hutan yang akan tergenangi tersebut adalah kawasan yang sangat terkenal, termasuk dalam UNESCO World Heritage Sites, merupakan hutan terakhir di muka bumi yang memiliki 4 satwa langka yang hidup bersama, yaitu gajah, harimau, badak, dan orang utan. Satwa-satwa tersebut akan terganggu dan terancam kelangsungan hidupnya, dan konflik antara satwa dengan manusia akan terus merebak.

Kemudian, untuk mengalirkan listrik, dari lokasi pegunungan tersebut akan dipasang jaringan listrik tegangan tinggi (SUTET) melintasi kawasan hutan-hutan lindung dan alami sepanjang 45 km ke arah Langsa.
Dengan kapasitas daya 443 MW tersebut, bisa dipastikan akan besar sekali pendapatan PT Kamirzu karena seluruh uang pembayaran listrik dari rakyat Aceh akan masuk ke rekening PT Kamirzu setiap bulan.

Yang sangat mengganggu fikiran, ternyata sejak melobi Pemerintah Aceh untuk mendapatkan izin pada 2017, PT Kamirzu diindikasi menabrak beragam prosedur, termasuk misalnya ketika melakukan 14 titik pengeboran pengujian tanah tanpa izin.
PT Kamirzu juga menyewa jasa tim ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menulis Dokumen AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) sebagai persyaratan administrasi dan perizinan, namun sayang sekali bahwa dokumen tersebut kabarnya dilakukan dengan tidak serius dan kualitas yang sangat rendah. Sehingga patut dipertanyakan pula, kenapa Pihak Komisi Penilai AMDAL Provinsi Aceh bisa dengan tergesa-gesa memberikan persetujuan terhadap dokumen tersebut.

Sebagaimana mega proyek lainnya, untuk konstruksi bendungan dan sistem kelistrikan ini, tentu akan diperlukan mobilisasi material dan peralatan secara besar-besaran. Sehingga perlu dibangun jalan akses yang memadai dari Langsa ke lokasi bendungan di Pining.
Juga untuk membangun ratusan tower SUTET transmisi listrik ke GI Langsa, akan dibuatkan jalan akses menembus hutan belantara dari lokasi bendungan ke gardu induk di Langsa.
Pembukaan jalan-jalan baru itu, serta mobilisasi peralatan dan material, dipastikan akan merusak keseimbangan alam, mengganggu jalur dan koridor-koridor pergerakan satwa, membuka peluang perambahan hutan, illegal logging, dan seterusnya… Kemudian siklus air akan terganggu, dan bencana akan datang secara rutin menghancurkan DAS Tampur.

Kawasan Pining tersebut berada tepat di Sesar Besar Sumatra (Great Sumatran Fault) yang rawan gempa. Dan jika terjadi gempa dan bendungan tersebut bobol, jutaan kubik air juga akan menghantam kawasan hilir.
Selain itu, proses untuk menggenangi waduk tersebut akan membutuhkan waktu 2-3 tahun, sehingga akan terjadi kekeringan besar di kawasan hilir yaitu Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur.

Potensi listrik dari Sungai Tampur ini sangat luar biasa, merupakan harta karun terbesar peninggalan endatu (di bidang listrik yang dimiliki Aceh), harus dikelola secara bijak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Aceh. Tidak hanya aspek lingkungan yang harus menjadi perhatian, tapi aspek ekonomi dan finansial juga harus benar-benar diperhitungkan.
Uang hasil penjualan listrik itu jangan seluruhnya mengalir ke luar negeri.
Misalnya, rakyat Aceh secara langsung atau tidak langsung, baik melalui perusahaan daerah atau pembelian saham, ikut berinvestasi untuk pengembangan potensi harta karun seperti ini, sehingga uang hasil bisnis tersebut sebagian tetap berputar di Aceh.

Jika dilakukan tanpa berfikir jauh ke depan, maka penyerahan harta karun potensi listrik kepada pihak asing ini merupakan perampokan hak rakyat Aceh secara terang-terangan. Bukan hanya generasi masa depan Aceh yang dirugikan, jika tidak dikelola dengan bijak, alam Aceh juga akan rusak, habitat flora fauna di kawasan hutan akan terganggu dan membahayakan.
Memang akan banyak sekali manfaat jika dibuatkan listrik dari aliran air Sungai Tampur dengan titik lokasi di Pining, namun jika diperhitungkan dengan kepala jernih, mudharatnya pun ternyata luar biasa.

Solusi paling murah dan optimal bagi kebutuhan listrik Aceh sekarang adalah memberdayakan sumber-sumber listrik tenaga air yang berkapasitas kecil, dibawah 10 MW. Seperti Kr Meureudu, Kr Ulim, Kr Kerpap, Kr Isep, Kr Batee Iliek, Kr Pandrah, dan lain-lain. Hampir semua kecamatan di Aceh memiliki setidaknya satu alur sungai yang bisa diberdayakan untuk menghasilkan listrik.

Sesungguhnya kita sangat senang dengan kehadiran PT Kamirzu untuk berinvestasi di sektor listrik, apalagi fokus dengan energi terbarukan. Namun hendaknya dicarilah sumber atau lokasi lain yang lebih tepat, misalnya pengembangan panas bumi di Seulawah atau Geureudong, pemanfaatan kincir angin, energi surya, dan lain-lain. Jangan hanya berfikir mencari keuntungan di Aceh, tapi harus ikut bersama menjaga alam Aceh dalam skema pembangunan yang berkelanjutan. (DH/TF).

Note: Foto diatas adalah ilustrasi saja, bukan foto bendungan PLTA Tampur

Sebar berita baik ini:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *